çamaşır kurutma askısı

Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner  mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan dan bidang pertanian, sub urusan peternakan, aspek kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, meliputi pengamatan penyakit dan pengawasan obat hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan serta kesehatan masyarakat veteriner. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai fungsi:

  1. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
  2. penyelenggaraan fasilitasi kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
  3. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bidang;
  4. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rincian Tugas Bidang Kesehatan Hewan dan Kesmavet:

  1. menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
  2. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
  3. menyelenggarakan pelayanan publik dan administrasi di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
  4. menyelenggarakan dan fasilitasi di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, meliputi pengamatan penyakit dan pengawasan obat hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan serta kesehatan masyarakat veteriner;
  5. menyelenggarakan monitoring di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
  6. menyelenggarakan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Bidang;
  7. menyelenggarakan pengkajian bahan verifikasi, rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
  8. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  9. menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
  10. menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang;
  11. menyelenggarakan pengkoordinasian dan pembinaan UPTD;
  12. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Bidang;dan
  13. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(4)  Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner membawahkan:

  1. Seksi PengamatanPenyakit dan Pengawasan Obat Hewan;
  2. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan; dan
  3. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner.

A.  Seksi Pengamatan Penyakit dan Pengawasan Obat Hewan

Seksi Pengamatan Penyakit dan Pengawasan Obat Hewan mempunyai tugas pokok melaksanakan fasilitasi pengamatan penyakit dan pengawasan obat hewan, meliputi penyusunan bahan dan pembinaan produksi, penyimpanan, peredaran dan pemakaian obat hewan, penyusunan bahan dan pembinaan pengamatan, penyidikan, pemetaan,  peramalan wabah dan pelaporan penyakit hewan,  pengelolaan data pengamatan penyakit dan pengawasan obat hewan, pembinaan pengidentifikasian tempat berisiko munculnya penyakit hewan,  pembinaan penerapan persyaratan teknis sertifikasi zona/kompartemen bebas penyakit. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Seksi Pengamatan Penyakit dan Pengawasan Obat Hewan mempunyai fungsi:

  1. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang pengamatan penyakit dan pengawasan obat hewan;
  2. pelaksanaanfasilitasipengamatan penyakit dan pengawasan obat hewan;
  3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
  4. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rincian Tugas Seksi Pengamatan Penyakit dan Pengawasan Obat Hewan:

  1. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pengamatan Penyakit dan Pengawasan Obat Hewan;
  2. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang pengamatan penyakit dan pengawasan obat hewan;
  3. melaksanakan penyusunan bahan dan pembinaan pengidentifikasian tempat berisiko munculnya penyakit hewan;
  4. melaksanakan penyusunan bahan dan pembinaan pengamatan, penyidikan, pemetaan,  peramalan wabah dan pelaporan penyakit hewan;
  5. melaksanakan penyusunan bahan dan pembinaan penerapan persyaratan teknis sertifikasi zona/kompartemen bebas penyakit;
  6. melaksanakan penyusunan bahan dan pembinaan laboratorium kesehatan hewan;
  7. melaksanakan penyusunan bahan pertimbangan teknis izin usaha obat hewan dan pembangunan laboratorium kesehatan hewan;
  8. melaksanakan penyusunan bahan dan pembinaan produksi, penyimpanan, peredaran dan pemakaian obat hewan;
  9. melaksanakan pengendalian kegiatan pengamatan penyakit dan pengawasan obat hewan;
  10. melaksanakan dan fasilitasi di bidang pengamatan penyakit dan pengawasan obat hewan;
  11. melaksanakan pengelolaan data pengamatan penyakit dan pengawasan obat hewan;
  12. melaksanakan monitoring dan evaluasi di bidang pengamatan penyakit dan pengawasan obat hewan;
  13. melaksanakan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi;
  14. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
  15. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  16. melaksanakan penyusunanbahan saran pertimbangan mengenai pengamatan penyakit dan pengawasan obat hewan sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
  17. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi;
  18. melaksanakan penyusunan bahan pengkoordinasian dan pembinaan UPTD;
  19. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
  20. melaksanakan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan

Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan mempunyai tugas pokok melaksanakan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, meliputipengelolaan data pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, penyusunan bahan dan pembinaan kelembagaan dan sumber daya kesehatan hewan, penjaminan kesehatan hewan, penerapan pelayanan kesehatan hewan, kesiagaan darurat serta pencegahan,pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular, pengawasan lalu lintas hewan. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan  mempunyai fungsi:

  1. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis  di bidang pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
  2. pelaksanaanfasilitasipencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
  3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
  4. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

 Rincian Tugas Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan:

  1. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan;
  2. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
  3. melaksanakan dan fasilitasi di bidang pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
  4. melaksanakan pengelolaan data pencegahandan pemberantasan penyakit hewan;
  5. melaksanakan penyusunan bahan dan pembinaan kelembagaan dan sumber daya kesehatan hewan;
  6. melaksanakaan penyusunan bahan dan pembinaan penjaminan kesehatan hewan;
  7. melaksanakan penyusunan bahan dan pembinaan penerapan pelayanan kesehatan hewan;
  8. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan kesiagaan darurat serta pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan;
  9. melaksanakan penyusunan bahan dan pembinaan penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular;
  10. melaksanakan penyusunan bahan dan pembinaan pengawasan lalu lintas hewan;
  11. melaksanakan monitoring dan evaluasi di bidang pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
  12. melaksanakan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi;
  13. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
  14. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  15. melaksanakan penyusunanbahan saran pertimbangan mengenai pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
  16. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi;
  17. melaksanakan penyusunan bahan pengkoordinasian dan pembinaan UPTD;
  18. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
  19. melaksanakan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner

Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas pokok melaksanakan fasilitasi kesehatan masyarakat veteriner, meliputi penyusunan bahan dan pembinaan pengidentifikasian tempat berisiko munculnya zoonosis bersumber produk hewan, kelembagaan dan sumber daya kesehatan masyarakat veteriner, penjaminan kehalalan, keamanan, keutuhan dan kesehatan Produk Pangan Asal Hewan (PPAH) serta keamanan, keutuhan dan kesehatan Produk Hewan Non Pangan (PHNP), penerapan standar teknis minimal Rumah Potong Hewan Ruminansia (RPHR), Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU) dan unit usaha produk hewan lainnya serta laboratorium kesehatan masyarakat veteriner, penerapan higiene sanitasi serta sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV) pada unit usaha PPAH, pengujian, pencegahan dan pengendalian zoonosis bersumber produk hewan, laboratorium kesehatan masyarakat veteriner, pengawasan lalu lintas produk hewan. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai fungsi:

  1. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidangkesehatan masyarakat veteriner;
  2. pelaksanaanfasilitasi kesehatan masyarakat veteriner;
  3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
  4. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rincian Tugas Seksi Kesmavet:

  1. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner;
  2. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang kesehatan masyarakat veteriner
  3. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis di bidangkesehatan masyarakat veteriner;
  4. melaksanakan dan fasilitasi di bidang kesehatan masyarakat veteriner;
  5. melaksanakan pengelolaan data kesehatan masyarakat veteriner;
  6. melaksanakan penyusunan bahan dan pembinaan pengidentifikasian tempat berisiko munculnya zoonosis bersumber produk hewan;
  7. melaksanakan penyusunan bahan dan pembinaan kelembagaan dan sumber daya kesehatan masyarakat veteriner;
  8. melaksanakan penyusunan bahan dan pembinaan penjaminan kehalalan, keamanan, keutuhan dan kesehatan Produk Pangan Asal Hewan (PPAH) serta keamanan, keutuhan dan kesehatan Produk Hewan Non Pangan (PHNP);
  9. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan penerapan standar teknis minimal Rumah Potong Hewan Ruminansia (RPHR), Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU) dan unit usaha produk hewan lainnya serta laboratorium kesehatan masyarakat veteriner;
  10. melaksanakan penyusunan bahan dan pembinaan penerapan higiene sanitasi serta sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV) pada unit usaha PPAH;
  11. melaksanakan penyusunan bahan dan pembinaan pengujian, pencegahan dan pengendalian zoonosis bersumber produk hewan;
  12. melaksanakan penyusunan bahan dan pembinaan laboratorium kesehatan masyarakat veteriner;
  13. melaksanakan penyusunan bahan dan pembinaan pengawasan lalu lintas produk hewan;
  14. melaksanakan penyusunan bahan dan pembinaan penerapan kesejahteraan hewan;
  15. melaksanakan monitoring dan evaluasi di bidang penataan kesehatan masyarakat veteriner;
  16. melaksanakan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi;
  17. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
  18. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  19. melaksanakan penyusunanbahan saran pertimbangan mengenai kesehatan masyarakat veteriner sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
  20. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi;
  21. melaksanakan penyusunan bahan pengkoordinasian dan pembinaan UPTD;
  22. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
  23. melaksanakan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

Bidang Ketersediaan & Distribusi Pangan Bidang Konsumsi dan Pengembangan SDM Bidang Produksi Peternakan Bidang Keswan & Kesmavet