çamaşır kurutma askısı

RUMUSAN SIDANG REGIONAL DEWAN KETAHANAN PANGAN WILAYAH BARAT TAHUN 2014

dkp 

   

RUMUSAN HASIL
SIDANG REGIONAL DEWAN KETAHANAN PANGAN TAHUN 2014
WILAYAH BARAT (SE-SUMATERA DAN JAWA)

Bandung, 7 – 9 Mei 2014

Sidang Regional Dewan Ketahanan Pangan (Sireg DKP) Wilayah Barat (se-Sumatera-Jawa) dilaksanakakan di Hotel Horison Bandung, tanggal 7-9 Mei 2014. Pertemuan dibuka oleh Gubernur Jawa Barat yang diwakili oleh Wakil Gubernur dan mendapatkan arahan dari Wakil Menteri Pertanian yang mewakili Menteri Pertanian. Sireg DKP ini dihadiri oleh para ketua dan/atau wakil ketua DKP kabupaten/kota, terdiri dari 24 Bupati, 6 Walikota, 14 Wakil Bupati/Wakil Walikota, serta para Sekretaris, dan Anggota DKP provinsi dan kabupaten/kota. Dalam Sireg DKP ini terpilih sebagai pimpinan sidang sebagai berikut : selaku Ketua adalah Walikota Depok, Wakil Ketua adalah Wakil Walikota Padang Panjang, dan Sekretaris adalah Kepala Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat.

Hasil rumusan Sireg DKP Wilayah Barat Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

A. Kelembagaan

  1. Mengingat strategisnya isu ketahanan pangan baik sekarang maupun di masa datang, Sireg DKP mengusulkan adanya penguatan kelembagaan DKP sebagai berikut: DKP tetap dipimpin oleh Presiden RI selaku Ketua, dengan Ketua Harian Menko Bidang Perekonomian dan BKP selaku Sekretariat DKP diusulkan menjadi Kementerian Ketahanan Pangan. Sebagai konsekuensinya perlu pengusulan perubahan kelembagaan ketahanan pangan, dan apabila diperlukan dilakukan revisi UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan terkait dengan pasal kelembagaan.
  2. Penguatan kelembagaan ketahanan pangan di pusat tersebut, perlu diikuti dengan penguatan kelembagaan ketahanan pangan di daerah berikut peningkatan eselonioring pejabat struktural ketahanan pangan daerah setingkat eselon II.

B. Kartel: Hambatan Pemenuhan Hak Atas Pangan

  1. Upaya penanggulangan kartel pangan di daerah dilakukan dengan:
    1. Peningkatan produksi pangan;
    2. Peningkatan pengawasan pemerintah dan peran serta masyarakat;
    3. Penyediaan data pasokan dan konsumsi pangan daerah;
    4. Pemberian sanksi berat bagi kartel nakal;
    5. Pembuatan regulasi tentang penanganan kartel dalam bentuk Peraturan Daerah sebagai turunan dari UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang memuat:

1)   Pemberian ijin yang selektif terhadap pengusaha pangan;

2)   Pelarangan pengusaha daerah untuk melakukan perjanjian dengan pengusaha Luar Negeri;

3)   Pengawasan terhadap persengkokolan pengusaha pangan;

4)   Pelarangan persengkokolan pengusaha dalam mengatur harga pangan;

5)   Pembentukan tim pengawasan terpadu.

  1. Pemberian insentif bagi petani;
  2. Pembentukan gapoktan yang berfungsi sebagai penyedia beras untuk Raskin untuk mengangkat harga gabah yang diterima petani minimal sama dengan harga pembelian pemerintah (HPP). Dengan pemberdayaan Gapoktan ini, diharapkan pelaksanaan Raskin (dilaksanakan pusat) dapat menjadi Rasda (dilaksanakan daerah).
  3. Strategi Pemerintah Daerah dalam penanggulangan adanya indikasi kartel pangan di daerah:
    1. Pengawasan dapat dibedakan berdasarkan sasaran, baik dari sisi produksi (daerah sentra produksi dan non setra produksi) maupun tingkatan pelaku usaha (pedagang kecil dan pedagang besar);
    2. Memfungsikan Dewan Ketahanan Pangan kabupaten/kota untuk menganalisis dinamika harga pangan;
    3. Membentuk BUMD Pangan guna mengendalikan harga;
    4. Membentuk bank pangan dengan tujuan menanggulangi masalah permodalan;
    5. Meningkatkan peran serta dari Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian Perdagangan dan Bappenas, agar lebih memperhatikan kepentingan daerah;
    6. Mengoptimalkan Koperasi Unit Desa;
    7. Membuat Peraturan Daerah sebagai turunan dari UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
    8. Mengfungsikan tenaga penyuluh yang ada di daerah;
    9. Mengefektifkan fungsi Bulog sebagai stabilitator;
    10. Mengaktifkan asosiasi terkait pengawasan pangan di daerah;
    11. Melakukan operasi pasar oleh Pemerintah Daerah untuk menciptakan persaingan harga.

C. Peran Perempuan dalam Penyediaan Gizi

  1. Dalam rangka peningkatan peran perempuan sebagai aktor penting dalam peningkatan status gizi, Pemerintah Daerah perlu meningkatkan aktivitas kemasyarakatan yaitu: PKK, Posyandu yang terintegrasi (Posyandu plus), Poskesdes dan kelompok wanita, khususnya dalam optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan untuk pemenuhan pangan keluarga serta peningkatan sosialisasi, motivasi, dan penyediaan pangan untuk memenuhi pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman (B2SA) bagi masyarakat terutama wanita usia subur (WUS). Upaya ini dilakukan melalui Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi sebagai implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi;
  2. Dalam upaya peningkatan kualitas konsumsi gizi masyarakat, Pemerintah Daerah perlu merealisasikan kegiatan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RADPG) di setiap provinsi dan kabupaten/kota atau lintas regional;
  3. Pemerintah Daerah dapat mengadopsi Konsep NICE (Nutrition Improvement Through Community Empowerment) yang telah dilaksanakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam rangka peningkatan kualitas konsumsi gizi masyarakat;
  4. Dalam rangka implementasi kebijakan terkait pangan dan gizi, Pemerintah Daerah harus melibatkan partisipasi masyarakat, akademisi, dan pihak swasta melalui peningkatan peran ibu dan perempuan, kampanye lumbung pangan, diversifikasi pangan, dan pemanfaatan pekarangan;
  5. Pemerintah Daerah perlu berperan aktif dalam upaya pencegahan pernikahan usia dini melalui edukasi non-formal tentang sistem reproduksi serta dampak pernikahan dini;
  6. Peningkatan komitmen Pemerintah Daerah dalam bentuk dukungan dana APBD terhadap program peningkatan kapasitas perempuan sebagai “penyedia pangan keluarga” melalui program pemberdayaan perempuan untuk peningkatan ekonomi keluarga.

D. Peningkatan Produksi Pangan melalui Perlindungan dan Pengelolaan Lahan serta Pengembangan Pangan Lokal

  1. Berdasarkan peraturan perundangan-undangan terkait kebijakan reforma agraria, agar kebijakan ini dapat diimplementasikan di lapangan, perlu dibuat aturan pelaksanaannya berupa Perda tentang RTRW dan Perda tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang dapat diturunkan lagi menjadi Perbup/Perwali. Dalam implementasinya, kebijakan ini harus diperkuat dengan:
    1. Pemberian insentif dan disinsentif yang jelas proporsinya dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dan petani serta dari Pemerintah Daerah kepada petani. Beberapa bentuk alternatif insentif yang disarankan adalah pembelian hasil produksi petani dengan harga yang menarik dan stabil, insentif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) melalui penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang berbeda/lebih rendah untuk lahan pertanian, bantuan sarana produksi, dan pemberian mekanisme insentif khusus untuk lahan di daerah industri agar lahan tidak beralih fungsi;
    2. Sinkronisasi antara Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dengan Undang-Undang sektor lainnya yang terkait;
    3. Penegakan hukum atas sanksi yang sudah ada secara konsisten terhadap semua yang terlibat pada pelanggaran Undang-Undang.
    4. Diperlukan kerja sama antara daerah non produksi pertanian dengan daerah sentra produksi pertanian dalam penyediaan pasokan hasil pertanian bagi daerah non produksi pertanian; kemitraan antara pemerintah daerah dengan TNI, petani, dan perusahaan swasta dalam pemanfaatan lahan tidur; sertifikasi lahan pangan melalui prona/proda untuk mengikat petani tidak mengalihkan fungsi lahannya; petani diikutsertakan dalam asuransi pertanian untuk melindungi petani dari kegagalan panen.
    5. Untuk peningkatan produksi pangan diperlukan perluasan areal pertanian (ekstensifikasi) selain optimalisasi dan peningkatan indeks per tanaman dari yang sudah ada saat ini.
    6. Perlu dibangkitkan komitmen Pemerintahan Daerah yang tinggi tentang pentingnya pertanian dan perlindungan lahan pertanian, khususnya untuk mencapai ketahanan pangan berkelanjutan, termasuk meningkatkan kehidupan dan kualitas sumber daya manusia (SDM) pertanian di daerahnya, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
    7. Untuk meningkatkan produksi dan konsumsi pangan lokal diperlukan penjabaran dan implementasi yang lebih sungguh-sungguh terhadap Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2009, yang dimulai dengan memberikan contoh pemanfaatan pangan lokal pada berbagai acara atau kegiatan di lingkungan Pemerintah Daerah. Pada sisi produksi diperlukan komitmen Pemerintah Daerah untuk meningkatkan alokasi anggaran untuk program pengembangan dan peningkatan produksi pangan lokal.
    8. Perbaikan infrastruktur pengairan oleh pemerintah pusat untuk sawah teknis dan non teknis.
      1. E.  Lain-Lain
        1. Rumusan Hasil Sireg DKP Wilayah Barat tahun 2014 diusulkan untuk dapat segera ditindaklanjuti di daerah oleh masing-masing DKP kabupaten/kota;
        2. Sireg DKP mengusulkan kepada Sekretariat DKP agar pelaksanaan Sireg DKP Wilayah Barat tahun 2015 dilaksanakan di Provinsi Aceh.

 

Ketua Sidang

Dr. Ir. H. Nurmahmudi Isma’il, M.Sc.

(Walikota Depok – Prov. Jawa Barat)

Wakil Ketua

 dr. H. Marwardi, MKM

(Wakil Walikota Padang Panjang – Prov. Sumatera Barat)

Sekretaris,

Dr. Ir. Dewi Sartika, M.Si

(Kepala BKPD Provinsi Jawa Barat)

Mengetahui:

Bupati Aceh Timur

Prov. Aceh

 

(Hasballah Bin M. Thaib)

Bupati Pidie

Prov. Aceh

 

(Sarjani Abdullah)

Bupati Samosir

Prov. Sumatera Utara

 

(Ir. Mangindar Simbolon, MM)

Bupati Nias

Prov. Sumatera Utara

 

(Drs. Sokhiatulo Laoli, MM)

 

Bupati Labuhan Batu Utara,

Prov. Sumatera Utara

 

(H. Kharuddin Syah, SE)

Walikota Tebing Tinggi

Prov. Sumatera Utara

 

(Ir. H. Umar Zunaedi Hasibuan, MM)

Walikota Payakumbuh

Prov. Sumatera Barat

 

(Riza Falepi)

Walikota Pariaman,

Prov. Sumatera Barat

 

(Drs. H. Mukhlis R. MM)

Bupati Simalungun

Prov. Sumatera Utara

 

 

(Dr. JR. Saragih, SH, MM)

Asisten II Ekonomi Pembangunan & Kesra

Kota Bukittinggi

Prov. Sumatera Barat

 

(H. Ismail, SH. MM)

Bupati Solok,

Prov. Sumatera Barat

 

(Drs. H. Syamsu Rahim)

Walikota Lubuk Linggau,

Prov. Sumatera Selatan

 

(Drs. H. SN. Prana Putra Sohe, MM)

Bupati Kuantan Singingi,

Prov. Riau

 

(H. Sukarmis)

Bupati Pesisir Selatan

Prov. Sumatera Barat

(Drs. H. Nasrul Abit, MBA)

Bupati Empat Lawang

Prov. Sumatera Selatan

 

(H. Budi Antoni Al Jufri)

Bupati Merangin

Prov. Jambi

 

(Al Haris, S.Sos, MH)

Bupati Bengkulu Tengah

Prov. Bengkulu

 

(H. Ferry Ramli, SH, MH)

Walikota Bengkulu

Prov. Bengkulu

 

(H. Helmi Hasan, SE)

Bupati Lampung Utara,

Prov. Lampung

 

(H. Agung Ilmu Mangkunegara, SSTP, MH)

Bupati Majalengka

Prov. Jawa Barat

 

(H. Sutrisno, SE, M.Si)

Bupati Sumedang

Prov. Jawa Barat

(Drs. H. Ade Irawan, M.Si)

Bupati Purwakarta,

Prov. Jawa Barat

(H. Dedi Mulyadi, SH)

Bupati Purworejo

Prov. Jawa Tengah

(Drs. Mahsun Zain, M.Ag)

Bupati Tegal,

Prov. Jawa Tengah

(Enthus Susmono)

Bupati Demak,

Prov. Jawa Tengah

(Drs. H. Moh. Dachirin Said, SH, M.Si)

Bupati Grobogan,

Prov. Jawa Tengah

(Bambang Pudjiono, SH)

Bupati Pemalang,

Prov. Jawa Tengah

(Junaedi, SH, MM)

Walikota Probolinggo

Prov. Jawa Timur

(Hj. Rukmini, SH, M.Si)

Bupati Tulungangung,

Prov. Jawa Timur

 

(Syahri Mulyo, SE, M.Si)

Bupati Jombang,

Prov. Jawa Timur

 

(Nyono Suhali W.)

Wakil Bupati Aceh Barat

Prov. Aceh

 

(Drs. H. Rachmat Fitri HD, MPA)

Wakil Bupati Bireuen

Prov. Aceh

 

(Ir. Mukhtar, M.Si)

Wakil Bupati Tapanuli Utara

Prov. Sumatera Utara

 

(Drs. Mauliate Simonangkir, M.Si)

 

Wakil Walikota Solok

Prov. Sumatera Barat

 

(Zul Elfian, SH, M.Si)

Wakil Bupati Tebo

Prov. Jambi

 

(Hamdi, S.Sos, MM)

Wakil Bupati Bungo,

Prov. Jambi

(H. Mashuri, SP, ME)

Wakil Bupati Bengkulu Utara

Prov. Bengkulu

 

(Ir. Mian)

Wakil Bupati Tulang Bawang

Prov. Lampung

 

(Heri Wardoyo, SH)

Wakil Bupati Belitung

Prov. Kepulauan Bangka Belitung

 

(Drs. Erwandi A. Rani)

Wakil Bupati Banyumas

Prov. Jawa Tengah

 

(dr. Budhi Setiawan)

 

Wakil Walikota Blora

Prov. Jawa Tengah

(H. Abu Nafi, SH)

Wakil Bupati Kulonprogo,

Prov. DIY

(Drs. H. Sutedjo)

Wakil Bupati Boyolali,

Prov. Jawa Tengah

(Agus Purwanto, SH, M.Si)

Sekretaris Daerah Aceh Besar

Prov. Aceh

(Drs. Jailani Ahmad, MM)

Sekretaris Daerah Kota Malang

Prov. Jawa Timur

(Dr. Drs. H. Shofwan, SH. M.Si)

 

Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo,

Prov. Jawa Timur

(Vino Rudy Muntiawan, SH)

Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Kab. Indramayu,

Prov. Jawa Barat

(Drs. H. Wahidin, MM)

Staf Ahli Walikota Tangerang Bidang Ekonomi dan Keuangan,

Prov. Banten

(Dr. H.A. Rachmat Hadis, M.Si)

Asisten Ekonomi dan Pembangunan

Kabupaten Pasuruan

(Zainuddin, SH, M.Hum)

Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat

Kabupaten Dharmasraya,

Prov. Sumatera Barat

(H. Adlisman, S.Sos, M.Si)

Asisten Ekonomi dan Pembangunan

Kabupaten Pasuruan

(Zainuddin, SH, M.Hum)

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Sukoharjo,

Prov. Jawa Tengah

(YC. Sriyana, S.Sos. M.Si)

Staf Ahli Bidang Pembangunan Kab. Gunung Kidul

Prov. D.I. Yogyakarta

(H. Saryanto, ST)

Asisten Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Aceh Utara,

Prov. Aceh

(H. Abdul Aziz, SH. MM. MH.)

Staf Ahli Wali Kota Jambi, Bidang Ekonomi Keuangan, Kota Jambi

Prov. Jambi

(Alamina Pinem, SH., MH.)

Komentar