çamaşır kurutma askısı

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA BARAT DAN KEPALA OPD YANG MENANGANI KETAHANAN PANGAN KABUPATEN/KOTA SE JAWA BARAT TAHUN 2014

logo bkpd jabar

  1. Ketahanan pangan merupakan salah satu pilar utama ketahanan nasional/daerah sehingga perlu menjadi prioritas dalam rencana dan implementasi pembangunan daerah, yang dimulai dari penguatan ketahanan dan kemandirian pangan rumah tangga sebagai dasar peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang sangat menentukan kemampuan bangsa/daerah dalam berbagai bidang kehidupan;
  2. Mengurangi jumlah penduduk yang kelaparan sekurang-kurangnya 1 persen per tahun dimulai pada tahun 2005 sebagaimana komitmen Indonesia dalam Deklarasi Roma tahun 1996 pada KTT Pangan Dunia melalui pembangunan ketahanan pangan di perdesaan dan di perkotaan, masih menjadi persoalan kita bersama (khususnya di 813 desa yang mempunyai angka kemiskinan tinggi di Jawa Barat) oleh sebab itu desa/kelurahan dimaksud harus menjadi prioritas pembangunan ketahanan pangan;
  3. Kondisi ketahanan pangan di beberapa daerah masih rentan dan hal tersebut menjadi tanggung jawab semua pihak, baik masyarakat, dunia usaha, maupun pemerintah;
  4. Kemampuan dan potensi yang dimiliki Kabupaten/Kota di Jawa Barat dalam mewujudkan ketahanan dan kemandirian pangan berbeda-beda sehingga diperlukan kerjasama antar daerah yang saling menguntungkan.
  5. Sebagai forum koordinasi DKP Provinsi dan DKP Kabupaten/Kota merupakan forum yang sangat strategis dalam memecahkan masalah, merumuskan kebijakan serta menyatukan komitmen untuk pemantapan ketahanan pangan wilayah.
  6. Menjaga ketersediaan pangan melalui upaya-upaya peningkatan produksi dan produktivitas pangan nabati dan hewani sesuai potensi wilayah masing-masing.
  7. Mengembangkan kerjasama jaringan distribusi dan informasi harga dalam daerah dan antar daerah untuk mewujudkan ketersediaan dan stabilitas harga.
  8. Melakukan upaya-upaya diversifikasi konsumsi pangan yang beragam, bergizi dan berimbang serta aman, sesuai dengan kondisi dan situasi daerah, dengan mengutamakan sumber pangan lokal untuk mencegah ketergantungan terhadap satu jenis pangan tertentu, sesuai dengan Pola Pangan Harapan (PPH).
  9. Dengan adanya keterbatasan anggaran pembangunan untuk Bidang Ketahanan Pangan di Kabupaten/Kota maupun Provinsi, maka diperlukan pemilihan prioritas pembiayaan untuk pembangunan ketahanan pangan serta perlu upaya peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha;
  10. Prioritas pembangunan ketahanan pangan daerah yang perlu mendapatkan perhatian dan pembiayaan adalah kegiatan-kegiatan yang menghasilkan aot put untuk menunjang pencapaian 7 (tujuh) SPM Bidang Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota dan 4 (empat) SPM Bidang Ketahanan Pangan Provinsi.
  11. Dalam rangka mempercepat dan meningkatkan kemandirian maupun ketahanan pangan, diperlukan adanya peningkatan kualitas SDM dan penguatan kelembagaan OPD yang menangani ketahanan pangan di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota, peningkatan sinergitas pelaksanaan kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi di semua tingkatan;
  12. Melaksanakan pertemuan koordinasi program pembangunan ketahanan pangan maksimal 3 bulan 1 kali yang dihadiri oleh Kepala OPD yang menangani Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota dan Kepala Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat.

Bandung, 7 Juli 2014

Tim Perumus

Pertemuan Koordinasi Pembangunan Ketahanan Pangan

 

Komentar