çamaşır kurutma askısı

PENCAPAIAN INDIKATOR KETAHANAN PANGAN JAWA BARAT

27490240475-pangan

Seperti kita ketahui bersama, bahwa pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya merupakan hak asasi, tidak dapat ditunda dan juga tidak dapat disubstitusi dengan bahan lain. Pangan juga merupakan komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas serta sebagai pilar utama pembangunan nasional yang berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi, sosial, dan politik.

Semangat dan komitmen dalam pemenuhan pangan bagi individu telah diwujudkan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan.   Pemenuhan kebutuhan dasar tersebut diharapkan memberikan manfaat secara adil dan merata berdasarkan prinsip kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan, dengan mengedepankan potensi dan sumberdaya yang ada di masyarakat. 

Tahun 2014 adalah tahun yang sangat penting dalam pembangunan nasional maupun daerah dimana sasaran indikator kinerja ketahanan pangan tahun 2014, yaitu : (1) penurunan penduduk rawan pangan sebesar 1 persen per tahun; (2) pencapaian skor pola pangan harapan sebesar 95 pada tahun 2015 (Perpres No. 22/2009); (3) penurunan konsumsi beras sebesar 1,5 persen per tahun (Perpres No. 22/2009); (4) stabilnya harga gabah di tingkat petani pada saat panen raya yang disesuaikan dengan harga pembelian pemerintah (HPP); dan (5) stabilnya harga pangan pokok di tingkat konsumen.

Pencapaian target tersebut jelas tidak hanya dilakukan oleh Badan Ketahanan Pangan Pusat maupun Daerah, melainkan merupakan hasil dari berbagai kegiatan instansi terkait, antar sektor maupun lintas sektor terkait pangan dan gizi, antara lain: Dinas Lingkup Pertanian, Perikanan dan Kelautan, Kesehatan, Perindustrian dan Perdagangan, Pendidikan, Bunparbud, Sosial, Pemperdayaan Perempuan dan KB, BPPMD, Bolog dll. Oleh karena itu, peran Dewan Ketahanan Pangan Daerah sangat strategis dalam mengkoordinasikan dan menyinkronkan perumusan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan ketahanan pangan pada jenjang nasional, regional dan lokal. 

Secara keseluruhan situasi ketahanan pangan dan gizi di Jawa Barat maupun Nasional mengalami perbaikan /peningkatan. Hal ini terlihat pada beberapa indikator dalam hal peningkatan ketersediaan pangan, penurunan angka kemiskinan, perbaikan akses listrik, peningkatan akses air bersih, peningkatan sarana kesehatan, penurunan jumlah perempuan  buta huruf, angka harapan hidup balita meningkat, dan penurunan angka balita stunting.

Perkembangan Pola Pangan Harapan Secara Nasional Pada tahun 2013 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2012. Untuk tahun 2013, perhitungan angka PPH telah menyesuaikan dengan data konsumsi ikan dari publikasi Kementerian Kelautan dan Perikanan serta perubahan pengeluaran sayur dan buah dari Ditjen Hortikultura. Berdasarkan hasil penyesuaian tersebut, PPH Indonesia pada tahun 2013 sebesar 88,9 masih belum mencapai target PPH menurut Renstra BKP 2010 – 2014 dan Perpres 22 Tahun 2009 yaitu sebesar 91,5 poin. Begitu juga Jawa Barat yang mengalami peningkatan pencapaian PPH pada Tahun 2013, dari 74,3 poin pada tahun 2012 menjadi 74,9 poin pada tahun 2013. Selain itu juga Jabar berhasil menurunkan konsumsi beras masyarakat lebih dari  target 1,5 persen per tahun yaitu sebesar 88,17 kg/kap/tahun, sedangkan untuk konsumsi beras masyarakat Indonesia sebesar 97,36 kg/kapita/tahun. Angka ini menunjukkan bahwa penurunan konsumsi beras masyarakat Jawa Barat jauh diatas nasional.

Untuk indikator keempat dan kelima yang terkait dengan stabilitas harga gabah dan beras, berdasarkan data tahun 2013, kondisinya sangat menggembirakan di mana harga gabah, baik GKG maupun GKP sudah di atas HPP, dan CV beras di tingkat konsumen di bawah 10 persen.

Pencapaian indikator kinerja tersebut sangat dipengaruhi oleh perubahan pola konsumsi pangan penduduk terutama untuk konsumsi pangan sumber karbohidrat, protein, vitamin dan mineral. Faktanya, peningkatan konsumsi pangan hewani, kacang-kacangan, sayur dan buah sangat mempengaruhi meningkatnya pola pangan harapan Jawa Barat. Sedangkan penurunan konsumsi beras yang diharapkan dapat  meningkatkan konsumsi sumber karbohidrat lain (umbi-umbian), pada kenyataannya konsumsi terigu yang menonjol.

Hal-hal yang perlu menjadi perhatian kita kedepan adalah: (1) Perlunya perbaikan kualitas  perencanaan dan persiapan pelaksanaan melalui  identifikasi dan persiapan-persiapan yang lebih matang; (2) Perlunya percepatan pelaksanaan kegiatan dan peningkatan kualitas pelaksanaan kegiatan; (3) Perlunya peningkatan pemantauan, pengendalian, dan pelaporan program/kegiatan; (4) Perlunya peningkatan komitmen, sinergisme, dan koordinasi program/ kegiatan pusat-daerah dalam hai ini provinsi dan Kabupaten/Kota; dan (5) Pastikan pelaksanaan program/kegiatan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Penulis : Ir. UUNG GUMILAR, MM (Kepala Bidang Kelembagaan dan Infrastruktur Pangan)

Komentar