çamaşır kurutma askısı

Peraturan

UNDANG-UNDANG

  1. UU Nomor 14 tahun 1998 tentang Keterbukaan Informasi Publik
  2. Undang Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
  3. Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektorinik
  4. UU No 41 Tahun 2009 Tentang Lahan Pertanian Berkelanjutan
  5. UU No 9 Tahun 2011 Tentang Resi Gudang
  6. UU No 18 Tahun 2012 Tentang Pangan
  7. UU No 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan & Pemberdayaan Petani
  8. UU No.41 Tahun 2014 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

PERATURAN PEMERINTAH

  1. Peraturan Pemerintah No 68 Tahun 2002 Tentang Ketahanan Pangan
  2. Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
  4. Penjelasan Peraturah Pemerintah nomor 38 Tahun 2007
  5. Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
  6. Peraturan Pemerintah No 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
  7. Peraturan Pemerintah No 1 Tahun 2011 Tentang Alih Fungsi Lahan
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Ketahanan Pangan dan Gizi
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesehatan Hewan
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Peternak
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2013 Tentang Budidaya Hewan Peliharaan

PERATURAN PRESIDEN

  1. Peraturan Presiden No 83 Tahun 2006 Tentang Dewan Ketahanan Pangan
  2. Peraturan Presiden No 22 Tahun 2009 Tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal
  3. Peraturan Presiden No 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara
  4. Peraturan Presiden No 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025
  5. Peraturan Presiden No 32 Tahun 2013 Tentang Penugasan Kepada Perum Bulog Untuk Pengamanan Harga dan Penyaluran Kedelai

INSTRUKSI PRESIDEN

  1. Instruksi Presiden No 3 Tahun 2012 Tentang Kebijakan Pengadaan Gabah-Beras dan Penyaluran Beras Oleh Pemerintah
  2. Instruksi Presiden No 5 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Produksi Beras Nasional Dalam Menghadapi Kondisi Iklim Ekstrim
  3. Inpres No 8 Tahun 2011_Kebijakan Pengamanan CBP
  4. Inpres_Nomor_5_Tahun_2015

PERATURAN MENTERI PERTANIAN

  1. Peraturan Menteri Pertanian No 65/Permentan/OT.140/12/2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan
  2. Peraturan Menteri Pertanian No 43 Tahun 2009 Tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
  3. Peraturan Menteri Pertanian No 51/Permentan/OT.140/10/2008  Tahun 2008 Tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan
  4. Peraturan Menteri Pertanian No 27 Tahun 2012 Tentang Pedoman Harga Pembelian Gabah dan Beras Diluar Kualitas Oleh Pemerintah
  5. Peraturan Menteri Pertanian No 06/Permentan/OT.140/1/2014 Tentang Pedoman Desa Mandiri Pangan Tahun 2014
  6. Peraturan Menteri Pertanian No 07_Permentan_OT.140_1_2014 Tentang Pedoman LDPM Tahun 2014
  7. Peraturan Menteri Pertanian No 8 Tahun 2014 Tentang Pedoman Lumbung Pangan Masyarakat Tahun 2014
  8. Peraturan Menteri Pertanian No 09_Permentan_OT.140_1_2014 Tentang Pedoman P2KP Tahun 2014
  9. PERMENTAN_15-Pedum Desa Mapan 2015(2)
  10. PERMENTAN_16-Pedum LDPM 2015(1)
  11. PERMENTAN_17-Pedum Lumbung 2015(2)
  12. PERMENTAN_18-Pedum P2KP 2015(1)
  13. Permentan_No._21_Thn_2015_PEDOMAN_PEMBELIAN_PADI_DAN_GABAH_DILUAR_KUALITAS
  14. PERATURAN MENTERI PERTANIAN No. 18/ Permentan/OT.140/2/2010 Tentang BluePrint Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Pertanian dengan Pemberian Insentif Bagi Tumbuhnya Industri Perdesaan.   Download file :PERATURAN MENTERI PERTANIAN No. 18 PermentanOT.14022010
  15. PERMENTAN no.40 Tahun 2016 nomenklatur no. 40_ Pemetaan Urusan gabung Tentang Pemetaan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan dan Bidang Pertanian
  16. PERMENTAN no.43 Tahun 2016 nomenklatur no 43_nomenklatur gabung Tentang Pedoman Nomenklatur Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
  17. PERMENTAN No. 62 Tahun 2013 Tentang Rekomendasi Persetujuan Pemasukan dan Pengeluaran Ternak Ke Dalam dan Ke Luar Wilayah Negara Republik Indonesia
  18. Keputusan Menteri Pertanian tentang Pengurangan DOC FS Boiler, DOC FS Jantan Layer dan FS Ayam Layer
  19. Permentan Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Budidaya Sapi Potong Yang Baik
  20. Permentan Nomor 48 Tahun 2015 PEMASUKAN SAPI BAKALAN DAN SAPI INDUKAN KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA
  21. Permentan Nomor 57 Tahun 2015 Tentang PEMASUKAN  DAN PENGELUARAN BAHAN PAKAN ASAL TUMBUHAN  KE DAN DARI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA
  22. Permentan Nomor 58 Tahun 2015 Tentang  PEMASUKAN KARKAS, DAGING, DAN/ATAU OLAHANNYA KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA
  23. Permentan Nomor 61 Tahun 2015 Tentang PEMBERANTASAN PENYAKIT HEWAN
  24. Permentan Nomor 10 Tahun 2016 Tentang PENYEDIAAN DAN PEREDARAN SEMEN BEKU TERNAK RUMINANSIA
  25. Permentan Nomor 17 Tahun 2016 Tentang PEMASUKAN DAGING TANPA TULANG DALAM HAL TERTENTU YANG BERASAL DARI NEGARA ATAU ZONA DALAM SUATU NEGARA ASAL PEMASUKAN
  26. Permentan Nomor 34 Tahun 2016 Tentang PEMASUKAN KARKAS, DAGING, JEROAN, DAN/ATAU OLAHANNYA KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA
  27. Permentan Nomor 48 Tahun 2016 Tentang UPAYA KHUSUS PERCEPATAN PENINGKATAN POPULASI SAPI DAN KERBAU BUNTING
  28. Permentan Nomor 61 Tahun 2016 Tentang PENYEDIAAN, PEREDARAN, DAN PENGAWASAN AYAM RAS
  29. Permentan Nomor 2 Tahun 2017 Tentang PEMASUKAN TERNAK RUMINANSIA BESAR KE DALAM WILAYAH  NEGARA REPUBLIK INDONESIA
  30. Permentan Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Penyediaan dan Peredaran Susu
  31. Permentan Kemitraan Usaha Peternakan
  32. SK KEPMENTAN RUMPUN AYAM PELUNG TAHUN 2011
  33. SK KEPMENTAN RUMPUN AYAM SENTUL TAHUN 2013
  34. SK KEPMENTAN RUMPUN DOMBA GARUT TAHUN 2011
  35. SK KEPMENTAN RUMPUN DOMBA PRIANGAN TAHUN 2017
  36. SK KEPMENTAN RUMPUN ITIK CIHATEUP TAHUN 2014
  37. SK KEPMENTAN RUMPUN ITIK PADJADJARAN TAHUN 2017
  38. SK KEPMENTAN RUMPUN ITIK RAMBON TAHUN 2013
  39. SK KEPMENTAN RUMPUN SAPI PASUNDAN TAHUN 2014

PERATURAN MENTERI LAINNYA

  1. Permendag_Nomor_1_Tahun_2015 Tentang Penetapan Harga Pembelian Kedelai Petani
  2. Peraturan Menteri Perdagangan No 19/M-DAG/PER/3/2014 Tahun 2014 Tentang Ketentuan Impor dan Ekspor Beras
  3. Peraturan Menteri Perdagangan No 26/M-DAG/PER/6/2013 Tentang Penetapan Harga Penjualan Kedelai di Tingkat Pengrajin Tahu/Tempe
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 30 Tahun 2008 Tentang Cadangan Pangan Pemerintah Desa 
  5. Peraturan Menteri Kesehatan No. 75 Tahun 2013 Tentang Angka Kecukupan Gizi Bangsa Indonesia
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian di Petani

PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

  1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat nomor 10 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  2. Peraturan Gubernur No 49 Tahun 2009 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan  Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat 
  3. Peraturan Daerah No 27 Tahun 2010 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan
  4. Pergub-No.60-Tahun-2010 tentang Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
  5. Perda No 29 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan komunikasi&Informatika
  6. Peraturan Gubernur No 55 Tahun 2011 Tentang Kegiatan Bansos Hibah
  7. Peraturan Daerah No 4 Tahun 2012 tentang Kemandirian Pangan Daerah 
  8. Peraturan Gubernur No 67 Tahun 2013 Tentang Juklak Kemandirian Pangan
  9. Pergub no 27 Tahun 2013 tentang Penyediaan dan Penyaluran CPPD
  10. Perda No.1 Tahun 2013 Pedoman Pelestarian dan Pengendalian Pemanfaatan Kawasan Lindung
  11. Perda No.2 Tahun 2013 Pedoman Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di Jawa Barat
  12. Perda No.3 Tahun 2013 Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Dan Kehutanan Provinsi Jawa Barat
  13. Perda No.4 Tahun 2013 Pedoman Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat
  14. Pergub no.12 tahun 2013 Baku Mutu Air Dan Pengendalian Pencemaran Air Sungai Cimanuk, Sungai Cilamaya Dan Sungai Bekasi
  15. Pergub No.19 Tahun 2013 Pedoman Penyelenggaraan Penataan Batas Kawasan Hutan di Jawa Barat
  16. Pergub 45 Tahun 2013 Operasi Pasar Murah KEPOKMAS
  17. Pergub 44 Tahun 2013 Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
  18. Perda No. 6 Tahun 2016 Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
  19. Pergub No. 45 Tahun 2016 Kedudukan Dan Susunan OPD  
  20. Pergub No. 66 Tahun 2016 Tupoksi Dinas Ketahanan Pangan Dan  Peternakan 
  21. Pergub No. 84 Tahun 2016 Uptd Dan Uptb 
  22. Pergub No. 89 Tahun 2016 Tupoksi Balai Pada Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan Okkpd

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT DLL

  1. Keputusan Gubernur Jawa Barat no.501/kep.602-BKP/2010 tentang Kelompok Kerja Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Barat
  2. Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat no. 501/Kep.1091-BKP/2010 tentang Kelompok Kerja Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Barat
  3. KepGub No. 521.33/kep.1495-binprod/2012 Alokasi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian dan Perikanan
  4. Keputusan Gubernur No:501.5/Kep.761-Rek/2015 Tentang Tim Pemantau Panen, Harga dan Penyerapan Gabah/ Beras (sk gub Tim Pemantauan Panen)
  5. Keputusan Gubernur Jawa Barat Tentang Pengembangan Usaha Panagn Masyarakat No.520.05/Kep.210_Rek/2016Keputusan 
  6. Keputusan Gubernur Jawa Barat NO. 501/Kep.566 rek/2016 Tentang Kelopok Kerja Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 – 2020
  7. KEAMANAN PANGAN SESUAI UU PANGAN 18 TAHUN 2012
  8. JABATAN FUNGSIONAL ANALISIS KETAHANAN PANGANJAFUNG_ANALIS_KETAHANAN PANGAN
  9. MEKANISME BARU STABILISASI PASOKAN DAN HARGA PANGAN POKOK Unit Stabilisasi Harga-130715

 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG INFORMASI PUBLIK

  1. Peraturan Komisi Informasi No 1 th 2010 ttg Standar Pelayanan Informasi Publik
  2. Peraturan Komisi Informasi No 2 th 2010 ttg Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
  3. Peraturan Komisi Informasi Publik No 1 Tahun 2013 ttg Prosedur Penyelesaian Informasi Publik
  4. Permentan 41 tahun 2012 ttg Pedoman Uji Konsekuensi Informasi Publik di Lingk Kementan
  5. PP 61 tahun 2010 ttg Pelaksanaan UU No 14 tahun 2008 ttg KIP
  6. PP 82 tahun 2012 ttg Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi ElektronikUU No 11 Tahun 2008 ttg Informasi dan Transaksi Elektronik
  7. UU No 11 Tahun 2008 ttg Informasi dan Transaksi Elektronik
  8. UU No 14 tahun 2008 ttg Keterbukaan Informasi Publik
  9. UU No 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik