çamaşır kurutma askısı

RUMUSAN SIDANG REGIONAL DEWAN KETAHANAN PANGAN TAHUN 2015 WILAYAH BARAT (SE-SUMATERA DAN JAWA)

LOGO DKPRUMUSAN
SIDANG REGIONAL DEWAN KETAHANAN PANGAN TAHUN 2015 WILAYAH BARAT
(SE-SUMATERA DAN JAWA)

Sidang Regional Dewan Ketahanan Pangan (Sireg DKP) Wilayah Barat (se-Sumatera Jawa) dilaksanaka di IICC Bogor Jawa Barat pada tanggal 24 – 26 Juni 2015. Sireg DKP ini dihadiri 550 peserta yang terdiri dari, Ketua DKP Kabupaten/Kota (Bupati/Walikota, Wakil Bupati/Walikota, Sekretaris Daerah, Asisten Dua) serta Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota dan anggota DKP Kabupaten/Kota. Pimpinan Sireg DKP ini adalah: Dr. Ir. Budiman, MSi., Asisten Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Sukabumi selaku Ketua, dan Ir. H. Agus M. Tauchid S., MSi., Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten sebagai Sekretaris.
Untuk mempercepat sasaran kedaulatan pangan nasional 2015-2019 yang ditempuh melalui upaya swasembada pangan untuk mencapai ketahanan pangan dan gizi serta menghadapi persaingan pasar global diperlukan berbagai upaya dan komitmen Pemerintah dan Pemerintah Daerah, sebagai berikut:

1. Dalam menghadapi berlakunya Masyarakat Ekonomi Asean 2015, pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu memperkuat kerjasama dengan berbagai komponen masyarakat (pengusaha, perguruan tinggi, LSM, organisasi profesi, pemuka agama) dalam meningkatkan daya saing nasional.

2. Beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan daya saing produk pangan nasional:
a. meningkatkan sinkronisasi kebijakan/program serta koordinasi antara pusat dan daerah,
b. mempercepat perbaikan dan perluasan infrastruktur untuk mendukung logistik pangan,
c. mempermudah akses UMKM kepada sumber permodalan,
d. mengimplementasikan Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSP) untuk mensederhanakan perijinan, dan
e. mengintroduksikan kepada petani sistem sertifikasi produksi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh jaminan mutu dan keamanan pangan.

3. Dalam rangka mengoptimalkan implementasi Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi di tingkat daerah, perlu dilakukan :
a. penguatan koordinasi lintas SKPD dalam kabupaten/kota dan antara kabupaten/kota dengan propinsi dalam menangani permasalahan gizi di masyarakat;
b. pelibatan seluruh stakeholder pangan (dunia usaha, perguruan tinggi dll) dalam melaksanakan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pangan dan Gizi; dan
c. pembangunan sistem informasi pangan pusat dan daerah yang terintegrasi dan aman.

4. Untuk mempercepat pengembangan kawasan sentra produksi pangan, pemerintah pusat dan daerah melakukan upaya:
a. meningkatkan produktivitas dan luas tanam melalui peningkatan indeks pertanaman (IP);
b. mempertahankan lahan produktif dan menambah lahan pertanian baru untuk meningkatkan produksi pangan nasional;
c. meningkatkan produksi padi, jagung dan kedele melalui perbaikan dan pembangunan infrastruktur sesuai kebutuhan daerah; dan
d. Meningkatkan Nilai Tukar Petani dan pertumbuhan kesejahteraan petani

5. Dalam rangka mengembangkan potensi keragaman sumber pangan lokal sebagai sumber pangan pokok non beras serta meningkatkan kesadaran penerapan keamanan pangan, maka perlu:
a. meningkatkan produksi pangan lokal untuk meningkatkan ketersediaan pangan pokok non beras dan memperkuat konsumsi pangan nasional;
b. meningkatkan kualitas produksi pangan melalui pemanfaatan sumberdaya yang efisien dan ramah lingkungan;
c. meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha pangan terutama petani, nelayan dan pembudidaya ikan disertai perbaikan kualitas pangan dan gizi masyarakat; dan
d. menumbuhkan budaya keamanan pangan pada pelaku produsen dan konsumen pangan.

6. Peningkatan perlindungan dan pemberdayaan perempuan sebagai pelaku utama pengelola pangan yang paling dominan dalam meningkatkan pendapatan rumah tangga.

7. Dalam pencapaian kedaulatan pangan dan menghadapi persaingan pasar global perlu dibangun harmoni dan sinergi:
a. Pusat Daerah dan antar sektor dalam manajemen pembangunan pangan
b. Industri pangan skala besar dan UMKM
c. Kelompok petani-swasta-pasar modern
d. Produksi pangan segar dengan orientasi pasar dan konsumen lokal dan produk olahan dengan orientasi nilai tambah dan pasar regional
e. Peningkatan kapasitas produksi pertanian (lahan dan teknologi) dan peningkatan produktivitas/kehilangan hasil.
f. Inward looking dan outward looking dalam pembangunan pangan/pertanian.

8. Untuk merealisasikan berbagai kebijakan dan program serta mewujudkan komitmen tersebut, keberadaan kelembagaan pangan nasional seperti yang diamanatkan UU No. 18/2012 tentang Pangan sangat diperlukan. Oleh karena itu, Sidang Regional DKP 2015 Wilayah Barat merekomendasikan kepada Pemerintah agar segera membentuk kelembagaan pangan nasional. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah daerah berkomitmen untuk memperkuat kelembagaan pangan daerah.

Bogor, 25 Juni 2015

Ketua                                                                              Sekretaris

 

Dr. Ir. Budiman, M.Si.                                       Ir. H. Agus M. Tauchid, S. M.Si.