çamaşır kurutma askısı

Selayang Pandang

Undang-Undang Dasar (UUD) Republik Indonesia 1945 sebagai sumber dari segala sumber hukum, mengamanatkan kepada penyelenggara negara untuk memberikan jaminan kepada warganegaranya agar dapat hidup sejahtera lahir dan batin. Amanat tersebut antara lain tersurat pada Pasal 28 A, ayat 1 UUD 1945 Amandemen ke dua yang menyebutkan “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Pasal 34 menjamin hak warganegara atas perlindungan dari diskriminasi.

Undang-Undang (UU) No. 39 tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia pasal 9 ayat 1 menyebutkan “Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya”. Walaupun secara eksplisit hak atas pangan tidak disebutkan, kedua ayat tersebut secara implisit memuat perintah kepada penyelenggara negara untuk menjamin kecukupan pangan dalam rangka memenuhi hak azasi pangan setiap warganya dan menyatakan pentingnya pangan sebagai salah satu komponen utama dalam mencapai kehidupan sejahtera lahir dan batin.

Undang-Undang yang secara eksplisit menyatakan kewajiban mewujudkan ketahanan pangan adalah UU Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan. UU tersebut menjelaskan konsep ketahanan pangan, komponen, serta para pihak yang harus berperan dalam mewujudkan ketahanan pangan. UU tersebut telah dijabarkan dalam beberapa Peraturan Pemerintah (PP) antara lain: PP Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan, PP Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan, dan PP No. 22 Tahun 2009 tentang Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya lokal., Fokus pencapaian skor PPH 81 Tahun 2009 dan PPH 95 pada Tahun 2015.

Ketahanan pangan sesuai dengan PP 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, pasal 7 ayat (2) merupakan urusan wajib. Berkaitan dengan itu pada Tahun 2008 Pemerintah Provinsi Jawa Barat membentuk Badan Ketahanan Pangan Daerah (BKPD) Provinsi Jawa Barat melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat, berkedudukan sebagai Pelaksana Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam Penanganan Bidang Ketahanan Pangan.

Badan Ketahanan Pangan Daerah (BKPD) Provinsi Jawa Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat, berkedudukan sebagai Pelaksana Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam Penanganan Bidang Ketahanan Pangan. Di kepalai oleh seorang Kepala Badan yang membawahi Satu Sekretariat, dan Empat Kepala Bidang. Berkedudukan di Kota Bandung dengan alamat di Jl. Ciumbuleuit No. 2.

Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah, Badan Ketahanan Pangan mempunyai peranan yang sangat penting  dalam mewujudkan visi Jawa Barat ”Tercapainya Masyarakat Jawa Barat yang Mandiri, Dinamis dan Sejahtera. Dalam mewujudkan Visi tersebut,  Badan Ketahanan Pangan mengemban misi ke dua yaitu Meningkatkan pembangunan ekonomi regional berbasis potensi lokalyang bertujuan Meningkatkan daya beli dan ketahanan pangan masyarakat melalui pengembangan aktivitas ekonomi berbasis potensi lokal dengan salah satu sasarannya adalah Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat.

Sasaran tersebut dapat dicapai apabila pangan tersedia dalam jumlah cukup dari waktu ke waktu, mudah diperoleh dengan harga terjangkau oleh semua lapisan masyarakat. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka akan menimbulkan Kerawanan Pangan (suatu kondisi ketidak cukupan pangan yang dialami daerah, masyarakat, atau rumah tangga, pada waktu tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat).

Tujuan pembangunan ketahanan pangan adalah menjamin ketersediaan dan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional, daerah hingga rumah tangga. Ketahanan pangan harus diwujudkan secara merata di seluruh wilayah sepanjang waktu, dengan memanfaatkan sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal. Mengingat pangan juga merupakan komoditas ekonomi, maka pembangunannya dikaitkan dengan peluang pasar dan peningkatan daya saing, yang dibentuk dari keunggulan spesifik lokasi, keunggulan kualitas serta efisiensi dengan penerapan teknologi inovatif. Selanjutnya, karena produksi pangan nasional sebagian besar dilaksanakan oleh petani dengan skala usaha kecil masyarakat miskin di pedesaan, maka pembangunan ketahanan pangan sangat strategis untuk memperkuat ekonomi pedesaan dan mengentaskan masyarakat dari kemiskinan.

Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat, mempunyai peran strategis dalam mewujudkan ”Jawa Barat Maju dan Sejahtera Untuk Semua” yang merupakan Visi Pembangunan Jawa Barat 2013-2018, khususnya dalam mengemban misi pertama yaitu Membangun Masyarakat yang Berkualitas dan Berdaya Saing yang salah satu sasarannya adalah Mewujudkan Jawa Barat Bebas Rawan Pangan. Rawan pangan adalah suatu kondisi ketidakcukupan pangan yang dialami daerah, masyarakat, rumah tangga dan perorangan, pada waktu tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat. Kerawanan pangan dapat terjadi secara berulang-­ulang pada waktu-waktu tertentu yang diakibatkan oleh rendahnya daya beli  (kronis), dan dapat pula terjadi akibat keadaan darurat seperti bencana alam maupun bencana sosial (transien).

Jawa Barat bebas rawan pangan dapat terwujud apabila Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai regulator mampu mendorong masyarakat untuk berupaya memproduksi pangan dan menyediakan cadangan pangan yang cukup dan mampu memperlancar distribusi pangan secara merata ke seluruh wilayah setiap waktu. Selain itu Pemerintah Daerah berkewajiban mendorong berkembangnya kegiatan ekonomi masyarakat untuk meningkatkan pendapatan, sehingga mempunyai kemampuan daya beli yang cukup  untuk menyediakan pangan bagi keluarganya.